Kami Juga Warga Indonesia Yang Punya Hak dan Kewajiban yang Sama

 

“Kami Sudah Terlalu Lama Sabar”

Di sebuah madrasah sederhana di pinggiran desa, seorang guru duduk menatap papan tulis yang mulai pudar warnanya. Tangannya masih memegang spidol, tapi pikirannya melayang jauh — bukan karena lelah mengajar, melainkan lelah menunggu keadilan yang tak kunjung datang.

Murid-muridnya tersenyum polos, menatap dengan semangat, seolah dunia di luar sana tidak sedang timpang. Di balik senyum itu, sang guru menahan perih: gajinya yang tak seberapa, biaya hidup yang terus naik, dan kebijakan yang seakan lupa pada keberadaan mereka.

“Apakah kami harus turun ke jalan? Haruskah kami berteriak agar didengar? Bukankah kami juga guru, yang sama-sama mencerdaskan anak bangsa?”

Pertanyaan itu menggantung di udara.
Guru Swasta Madrasah bukan menuntut lebih, mereka hanya menuntut yang semestinya.
Mereka tidak ingin diberi belas kasihan, tapi diperlakukan adil.
Karena mereka juga mendidik, mengajar, membimbing, dan membentuk karakter — bahkan sering kali lebih kuat dalam menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual bangsa.

Namun, di negeri yang katanya menjunjung keadilan sosial, kesenjangan itu masih nyata.
Guru negeri mendapat tunjangan, fasilitas, dan jaminan masa depan. Guru swasta?
Mereka bertahan dengan dedikasi, bukan dengan upah yang layak.

Bukankah kita semua hidup di negara yang sama?
Aturannya sama, undang-undangnya sama, tanggung jawabnya sama, bahkan sumpah profesinya pun sama.
Lalu mengapa masih ada diskriminasi, disparitas, dan dikotomi pendidikan?
Apakah pendidikan di madrasah dianggap lebih rendah?
Apakah pemerintah lupa bahwa madrasah adalah fondasi moral bangsa — bahkan sudah berdiri jauh sebelum Republik ini lahir?

Madrasah adalah saksi sejarah — tempat lahirnya santri, ulama, pejuang, dan guru bangsa.
Tapi kini, ia seperti anak tiri di rumah sendiri.
Diperlakukan seadanya, diingat hanya ketika butuh pencitraan.

“Kami tidak ingin menghujat, tapi kami ingin didengar.”
“Kami tidak ingin melawan, tapi kami ingin diperhatikan.”
“Kami tidak ingin berteriak di jalan, tapi jika suara lembut kami tak didengar, apalagi yang bisa kami lakukan?”

Guru Swasta sudah terlalu lama sabar.
Mereka bukan sedang menolak takdir, tapi menolak ketidakadilan.
Karena ini bukan masalah iman atau qadar, tetapi masalah kebijakan publik yang timpang, dan keberpihakan yang setengah hati.

Mereka bukan pengemis kebijakan, mereka adalah penopang masa depan bangsa.
Mereka menjaga anak-anak dari buta huruf, buta akhlak, dan buta nurani.
Jika mereka runtuh karena kelelahan, maka siapa yang akan menjaga generasi bangsa dari kegelapan moral?

Kini waktunya berpikir bersama — bukan untuk memusuhi, tapi untuk memperbaiki.
Guru Swasta tidak ingin melawan negara, tapi ingin negara hadir untuk mereka.
Karena keadilan bukan hadiah, tapi hak.
Dan hak itu harus diperjuangkan — dengan suara, pena, dan kesadaran bersama.


  •  “Madrasahku, Cahaya Negeriku.”

  • “Kami Bukan Menuntut Lebih, Kami Menuntut Adil.”“Kami mendidik dengan hati, tapi kami juga manusia yang berhak hidup layak.”

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dewan Guru dan Siswa-Siswi MI Ma’arif Widoro Ikuti Apel Hari Santri Nasional 2025 di Alun-Alun Pancasila Kebumen

LCTP Kwaran Karangsambung 2025

Literasi Kegiatan TPQ “Al-Ikhlas” MI Ma’arif Widoro